Studi ini bertujuan untuk mengetahui program Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tanjungkarang, Kabupaten Kudus, dengan rumusan masalah yang diajukan adalah 1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanjungkarang Kabupaten Kudus? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat atau kendala dan solusi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanjungkarang Kabupaten Kudus?. Penelitian ini masuk ke dalam penelitian hukum yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan didukung dengan kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan kemudian disebandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pedaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai upaya terobosan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini diharapkan dapat mempercepat proses pemberian jaminan dan perlindungan Hak atas Tanah di seluruh Indonesia serta salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria segera terwujud. Di Desa Tanjungkarang, sisa bidang tanah yang belum terdaftar kurang lebih 10 % dan diharapkan dapat diselesaikan secepatnya dengan program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; 2. Bahwa secara umum pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tanjungkarang dalam pelaksanaannya sudah dapat berjalan dengan baik walaupun dengan beberapa kendala. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercapainya target yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang yaitu 200 bidang tanah dan hanya bisa mencapai target 171 bidang tanah, meskipun di lapangan masih dijumpai beberapa hambatan atau kendala. Kendala yang dominan adalah kelengkapan syarat administrasi dan kendala dari peristiwa hukum.

Kata kunci: Pendaftaran Tanah, PTSL