Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan bagian terpenting dalam proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia. Di era hubungan industrial dewasa ini, banyak terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah sengketa mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Banyak terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini terutama dari tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memberikan ketentuan bahwa setiap perselisihan dalam hubungan industrial wajib dilakukan melalui perundingan bipartit. Namun ada pula upaya bipartit yang tidak mencapai kesepakatan. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Meskipun demikian guna mendukung penelitian yuridis normatif ini, penulis juga melakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer, tetapi tidak dimaksudkan melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis. Dengan demikian, maka penulisan ini juga dilaksanakan dengan melakukan riset di Dinas Tenaga Kerja untuk mengetahui jumlah perselisihan sengketa dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Berdasarkan penelitian perundingan bipartit bisa gagal karena beberapa sebab seperti tidak tercapainya kesepakatan, atau salah satu pihak menolak melakukan perundingan. Tetapi ketentuan mengenai perundingan bipartit yang tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini telah sesuai dengan tujuan dari dibentuknya undang-undang ini. Akibat dari gagalnya perundingan bipartit menimbulkan akibat hukum baru yang membuat para pihak yang sedang berselisih harus mendaftarkan perselisihan mereka ke Instansi yang berwenang dalam ketenagakerjaan, yakni Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.
Jadi dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan perundingan bipartit yang merupakan upaya wajib dan salah satu syarat untuk mendaftarkan perselisihan di tahap selanjutnya tersebut bisa gagal tercapai. Namun sesungguhnya ketentuan mengenai perundingan bipartit dalam Pasal 3 Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini telah sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut. Meski undang-undang mengatakan perundingan bipartit adalah upaya yang wajib tetapi undang-undang juga mengatur alternatif penyelesaian lain mengenai perselisihan hubungan industrial melalui instansi yang berwenang seperti Dinas Tenaga Kerja.

Kata kunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tenaga Kerja