Hukum Kepailitan diperlukan untuk mengeksekusi dan membagi harta debitur atas pelunasan utangnya kepada kreditor-kreditor secara adil dan seimbang. Undang-undang Kepailitan mendefinisikan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Kurator bertanggungjawab dalam penyelesaian kepailitan, namun dalam pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit muncul kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit serta solusinya.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Semarang: dalam pemberesan yaitu: a. kurator berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya, b. kurator bertugas mengumumkan putusan pernyataan pailit, c. melakukan koordinasi dengan para kreditur, d. melakukan pencatatan harta pailit, e. mengamankan kekayaan debitur pailit, f. melakukan tindakan hukum ke pengadilan, g. meneruskan atau menghentikan hubungan hukum debitur pailit, h. melakukan pencocokan utang, i. melakukan upaya perdamaian dan j. melanjutkan usaha debitur serta dalam pemberesan yaitu: a. mengusulkan dan melaksanakan penjualan harta pailit, b. membuat daftar pembagian, c. membuat daftar perhitungan dan pertanggungjawaban kepada hakim pengawas. 2. Kendala-kendala yang dihadapi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Semarang dan solusinya: a. ketidakjelasan kapan kurator mulai berwenang, solusinya UU seharusnya memberikan penetapan agar kurator mendapat Salinan putusan pengadilan pada tanggal yang sama dengan tanggal putusan dibacakan, b. pengaturan jangka waktu pencatatan harta pailit adalah pasal yang sulit untuk dilaksanakan, seharusnya kurator diberi kesempatan untuk mengajukan jangka waktu yang dibutuhkan, c. putusan pailit tidak dapat dieksekusi terhadap harta pailit di luar negeri, seharusnya UU mengatur agar debitor memberikan surat kuasa pada kurator untuk mengambil alih asetnya di luar negeri, d. tidak diatur mengenai tanggungjawab kurator terdahulu dalam hal pergantian kurator, seharusnya UU mengaturnya, e. adanya kekosongan hukum terhadap kurator yang sudah tidak terdaftar dalam organisasi profesi ketika tengah menangani perkara kepailitan, seharusnya UU mengatur mengenai masatransisi keanggotaan kurator, dan f. tidak ada pembatasan mengenai tanggungjawab kurator secara pribadi dan profesi, seharusnya UU memberikan pembatasan.

Kata kunci : Pelaksanaan Tugas Kurator, Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit