ULFIYATUSIVA, ULFIYATUSIVA (2019) TINJAUAN HUKUM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PELAKSANAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BERBASIS PEER TO PEER (P2P) LENDING BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) NOMOR 77/POJK.01/2016. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Abstrak.pdf Baca Disini (189kB) | Download (189kB)
	Text Publikasi.pdf Baca Disini (558kB) | Download (558kB)
	Text Daftar Isi.pdf Baca Disini (17kB) | Download (17kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Baca Disini (203kB) | Download (203kB)
	Text Lampiran.pdf Baca Disini (797kB) | Download (797kB)
	Text Bab I.pdf Baca Disini (437kB) | Download (437kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (436kB) | Download (436kB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (202kB) | Download (202kB)
	Text Bab V.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (175kB) | Download (175kB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (6MB) | Download (6MB)

Abstract

Meningkatnya kebutuhan masyarakat setiap tahunnya di Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya ketersediaan sumber ekonomi, seperti dalam studi ini yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Fintech berbasis Peer to Peer (P2P) lending. Dalam pelaksanaannya Fintech berbasis Peer to Peer (P2P) Lending merupakan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dimana perjanjian tersebut dilakukan oleh pemberi pinjman dan penerima pinjaman. Dalam rangka pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan hukum data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pemberi pinjaman menyalurkan dananya kepada penerima pinjaman yang berkualitas dan layak untuk didanai dari hasil seleksi dan analisis yang dilakukan oleh penyelenggara. Apabila terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh penerima pinjaman, pemberi pinjaman tidak dapat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak penyelenggara karena penyelengara pada dasarnya tidak termasuk pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut. Dan bagi setiap calon penerima pinjaman hendaknya meminjam pada Fintech yang telah berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas dalam pelaksanaan Fintech di Indonesia maka semua perusahaan Fintech harus berizin dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keungan (OJK). Bagi Fintech ilegal Otoriritas Jasa Keungan (OJK) akan memberikan sanksi administratif sampai pemberhentian kegiatan usaha.

Kata Kunci : Fintech, Peer to Peer (P2P) Lending, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dosen Pembimbing:	Adillah, Siti Ummu | nidn0605046702
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Jan 2020 06:36
Last Modified:	29 Jan 2020 06:36
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15742

Actions (login required)

View Item