Tanah merupakan aspek utama dalam kehidupan manusia, maka pada tingkatan yang tertinggi di kuasakan pada Negara.Kekuasaan Negara hanya sebatas pada pengaturan dan peruntukan tanah. Negara tetap memberikan jaminan bahwa setap warga negara dapat menikmati dan memiliki hakatas tanah bangsa Indonesia. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahuibagaimana proses jual beli tanah/atau rumah antara Perum Perumnas Cabang Semarang Regional V dengan kosumen Perum Bukit Pesona 7 di Pucang Gading, Demak, Jawa Tengah. Mengetahui latar belakang timbulnya wanprestasi yang dilakukan Perum Perumnas Cabang Semarang Regional V terhadap konsumen Perum Bukit Pesona 7, dan mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah sebagai konsumen Perum Perumnas Cabang Semarang Regional V terkait sengketa yang sedang dialami. Penelitian skripsi ini dilakukan menggunakan metode pendekatan sosiologis yuridis, yaitu mengacu padaperaturan perundang-undanganyang berlaku kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin, kemudian dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan sehingga berdasarkan data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.Data penelitian bersumber dari data primer yaitu melalui hasil wawancara dan data sekunder yaitu melalui studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1)Dalam melakukan penawaran Perum Perumnas sebagai pengembang dapat dikatakan telah memberikan informasi yang tidak benar dan tidak jujur pada konsumen, pada Akta Jual Beli menggunakan akta otentik yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pendaftaran peralihan hakatas tanahnya dilakukan melalui (PPAT) wilayah Kabupaten Demak. 2)Latar belakang terjadinya wanprestasi yang dilakukan Perum Perumnas pada konsumen Perum Bukit Pesona 7, yaitu karena Perum Perumnas sedang mengalami sengketa. 3) Perlindungan hukum bagi konsumen pada Perum Bukit Pesona 7 yang mengalami wanprestasi, yaitu dilakukan melalui upaya non litigasi dan litigasi.

Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Perum Perumnas, Konsumen