Permasalahan yang sering terjadi beberapa tahun belakangan tentang kejahatan terorisme yang semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat, terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukan potret lain dari dan di antara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisir, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (extraordinary crime).Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara. Pengawalan kebijakan Negara untuk mengurangi dan memberantas pelaku teror dengan pemberian sanksi-sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme.Sesuai permasalahan yang dijelaskan, penulis tertarik melakukan peneliti yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia”. Rumusan masalah tersebut akan memberikan tujuan penelitian sebagaia berikut, pertama untuk mengetahui dan memahami lebih jauh untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi pemberlakuan UU nomor 5 tahun 2018. Kedua Untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban terhadap perbuatan salah tangkap.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan tinjauan terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi undang-Undang. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder. Dan analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hadirnya UU Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dimana terdapat unsur-unsur pencegahan yang diatur dalam Pasal 28, pasal 28A, pasal 31, pasal 31A, tentang proses penangkapan yang bertujuan menekan pergerakan-pergerakan terorisme yang semakin meningkat dan semakin nekat dalam melancarkan aksinya

Kata kunci : Tinjauan Yuridis, UU Nomor 5 Tahun 2018, Tindak Pidana Terorisme