Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan
martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak
mendapatkan pelindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Anak
juga merupakan generasi penerus untuk melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia,
sehingga berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Untuk itu anak dipandang
perlu untuk diberikan perlindungan secara jasmani dan rohani terutama terhadap Anak yang
berkonflik dengan hukum, cenderung dijatuhi pidana penjara meskipun pidana penjara telah
mendapat kritik keras dari PBB pada beberapa Kongres yang dilaksanakannya, pidana penjara
juga sudah tidak efektif yang berpotensi menimbulkan stigmatisasi pada Anak dan menimbulkan
ketidak-adilan bagi Anak, hal ini disebabkan ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kurang jelas dan tidak memberikan
kepastian hukum.
Dari latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimna
implementasi sanksi pidana Anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Mengapa sanksi pidana Anak dalam perspektif Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum adil? Dan
Bagaimana Rekonstruksi sanksi pidana Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis nilai keadilan? Penelitian
ketiga permasalahan tersebut termasuk penelitian non-doktrinal (emperis), dengan menggunakan
tiga teori, yaitu teori tujuan pemidanaan untuk menganalisa permasalahan pertama, teori keadilan
bermartabat untuk menganalisa permasalahan kedua dan teori hukum progresif untuk
menganalisa permasalahan yang ketiga.
Hasil penelitian, implementasi sanksi pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan
hukum dijatuhkan pidana penjara, Hakim dalam pertimbangannya lebih menonjolkan
pertimbangan yuridis, sehingga saknsi pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak sesuai dengan
teori teleologis sebagai tujuan pemidanaan. Sanksi pidana terhadap Anak belum mewudkan
keadilan diantaranya disebabkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih terdapat kelemahan. Yang terakhir merekonstruksi
pasal-pasal yang menghambat terwujudnya sanksi pidana yang adil, yakni Pasal 7 ayat (2) Pasal
32 ayat (2), Pasal 71, Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem PeradiPidana Anak.
Kata kunci: Rekontruksi, Sanksi Pidana, Anak, Keadilan.