Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan
kepercayaannya itu (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Di sisi
lain, Pasal 56 menyebutkan perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang
warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah
sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu
dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
Dengan dua ketentuan tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Perkawinan bersifat ganda dalam
mengatur tentang keabsahan perkawinan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan, ketidakpastian, dan
menimbulkan ketidakadilan dalam hal terjadi praktek perkawinan beda agama khususnya
berkaitan dengan persoalan keabsahan perkawinan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisa aspek aspek yang
menyebabkan peraturan perkawinan dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 belum berbasis nilai
keadilan, menganalisa problematika perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No.1
Tahun 1974, serta merekonstruksi peraturan perkawinan dalam perspektif UU No.1 Tahun 1974
yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini masuk dalam ranah sosio-legal yang mengkaji
persoalan hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial.
Hasil penelitian ditemukan bahwa peraturan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan
belum berbasis keadilan; problematika perkawinan beda agam menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 meliputi keabsahan, pencatatan, status anak, kewarisan, dan penyelesaian sengketa
perkawinan beda agama; rekonstruksi peraturan perkawinan dalam perspektif Undang-Undang
No.1 Tahun 1974 dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal 2 (1), 8 (f), Pasal 43,
Pasal 56 (1 dan 2).
Kata Kunci: Rakonstruksi, Peraturan Perkawinan, Keadilan