Dalam penelitian ini diarahkan untuk meneliti rekonstruksi pelayanan perizinan yang berbasis keadilan, yang mengarah kepada sebuah penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional dengan sistem dan prosedur yang baku, efektif dan efisien. Pelayanan terpadu satu pintu proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan haruslah di satu tempat. Tujuan pokok yang ingin diperoleh adalah untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan publik secara transparan baik dan sisi waktu, biaya, persyaratan maupun prosedur yang harus ditempuh.
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis faktor-faktor pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kuningan saat ini yang belum berkeadilan. (2) Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan apa sajakah yang timbul dalam praktek pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kuningan saat ini. (3) Untuk merumuskan rekonstruksi pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kuningan yang yang berbasis nilai keadilan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris.
Hasil dan penelitian ini adalah (1) Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan meliputi : Prosedur pelayanan, Waktu peyelesaian, Biaya pelayanan, Produk pelayanan, Sarana dan prasarana, Kompetensi petugas pemberi pelayanan. (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan masih menyimpan persoalan dalam pengurusan perizinan, masyarakat dihadapkan kepada persoalan klasik yang menjadikan kelemahan nyata bagi pemerintah. Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan yang lumrah terjadi adalah antara lain belum maksimalnya pelaksanaan standarisasi waktu, belum adanya transparansi dan standarisasi biaya operasional kajian teknis (rekomendasi) dari SKPD, prosedur pelayanan perizinan online belum terintegrasi maksima. (3) Dalam aspek pelayanan perizinan yang berkeadilan, seyogyanya negara harus hadir untuk melindungi masyarakat dan penekanan (oppression) oleh pemerintah, balk yang bersifat komunitarian maupun individual. Negara harus menjadi sesuatu yang sangat bernilai (supremely valuable good), sehingga pelayanan yang diberikan akan memiliki nilai kemanusiaan yang bersifat universal (universal human good). Lebih dan itu dalam melaksanakan pelayanan publik hendaknya didasarkan pada hukum (rule of law), bukan orang (rule of man).
Kata Kunci : Rekonstruksi, Perizinan, Berbasis Keadilan