Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, akan tetapi ada perkawinan yang tidak kekal karena perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Akan tetapi jika melakukan perceraian maka perceraian itu harus di hadapan pengadilan dan mempunyai alasan-alasan yang kuat. Pasal yang dijadikan acuan atau pedoman adalah Pasal 1, 38, 39, dan 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Semarang. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Pengadilan Agama Semarang dalam mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal (yuridis normatif) dan yuridis empiris/sosiologis karena mengkaji dan menganalisis berbagai kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang dalam mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip mempersulit perceraian telah dilaksanakan oleh PA Semarang namun belum secara maksimal terlihat dari jumlah presentase kasus perkara masuk: Januari s/d Desember 2018, penyebab terjadinya perceraian di PA Semarang: karena perselisihan terus 102, ekonomi 75. Perceraian yang diterima 736 (Cerai Talak), 213 (Cerai Gugat), tidak diterima 10 (Cerai Talak), 4 (Cerai Gugat), banding 25, selesai secara litigasi 700 (Cerai Talak), 200 (Cerai Gugat), melalui mediasi/non litigasi 36 (Cerai Talak), 13 (Cerai Gugat). Banding karena persoalan anak 11, karena harta gono gini 14. Pengadilan Agama Semarang telah mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang antara lain yaitu kemauan keras dari para pihak atau salah satu pihak untuk tetap bercerai, sehingga hakim sulit untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak. Ketika hari sidang yang telah ditetapkan, tergugat tidak hadir. Sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, walaupun hakim telah memanggil pihak tergugat secara sah dan patut. Tidak hadirnya tergugat telah menunjukkan bahwa tergugat telah membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat.

Kata Kunci : Asas Mempersulit Perceraian, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PA Semarang