Aspek pertanahan guna penyediaan lahan dan penataan ruang sangat perlu dan
mutlak untuk dipertimbangkan, karena tanah merupakan salah satu sumber daya
kegiatan baik masyarakat maupun pemerintah yang dapat dinilai sifat, keadaan, proses
dan penggunaannya. Upaya Pemerintah untuk memenuhi keperluan akan tanah
tersebut diwujudkan antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentan g Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadaan Tanah).
Penelitian ini bersifat preskriptif yang menawarkan konsep untuk memecahkan
suatu masalah (problem solving) dan tidak sekedar deskriptif (just to describe
something as it is). Atau sifat penelitian preskriptif adalah menyorot sesuatu (objek)
dicita-citakan atau yang seharusnya. Maksudnya untuk menggambarkan konsep ideal
pengelolaan tanah untuk kepentingan umum yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini
juga dimaksudkan untuk mendapatkan petunjuk–petunjuk atau masukan-masukan atau
saran-saran terhadap hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah
pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berbasis keadilan.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh Pemerintah.
Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan
tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian yang layak dan adil
atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Konsep ideal yang seharusnya dilakukan oleh instansi pemerintah apabila memerlukan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan urnum adalah bukan dengan cara jual beli
tetapi dengan cara pelepasan hak atau pencabutan hak disertai pemberian ganti rugi
yang didasarkan pada harga jual beli bukan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP).
Penetapan nilai besaran ganti rugi berdasarkan harga jual beli, juga dapat dipandang
sebagai pengakuan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah
dengan tetap memperhatikan fungsi sosial atas tanah.