Makanan merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh semua mahluk hidup.Seiring dengan pertumbuhan zaman, berbagai jenis dan bentuk makanan pun beredar di pasaran untuk menarik minat konsumen.Salah satunya makanan cepat saji, yang dikemas dalam kaleng sehingga konsumen tidak memerlukan waktu yang lama untuk memasaknya. Dalam proses penjualan makanan kemasan, pelaku usaha melakukan segala cara untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan makanan tersebut kepada konsumen, dengan atau tanpa memperhatikan dampaknya bagi konsumen. Maka perlu ditinjau bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari perbuatan pelaku usaha makanan dalam kemasan kaleng ini, serta upaya dan hambatan dalam penegakkan perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakanmetode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum berjalan disuatu masyarakat, serta menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen makanan kadaluwarsa. Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di Indonesia sudah memiliki peraturan tentang perlindungan konsumen, khususnya pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.Namun dengan diterbitkannya beberapa peraturan tersebut belum menjamin para pelaku usaha untuk menjalankan kewajibannya dengan benar.Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagai badan yang dibentuk untuk mengawasi peredaran makanan juga berupaya untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa dimasyarakat, yakni upaya preventif yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana, dan upaya represif yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana tersebut terjadi dengan menindak laporan-laporan dari masyarakat.Hambatan dari perlindungan konsumen dapat berasal dari kurangnya pengetahuan konsumen serta kesadaran hukum yang masih minim menghambat jalannya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen meskipun secara undang-undangnya telah ada, serta hambatan dari dalam instansi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Semarang yang melakukan pemeriksaan secara kurang teliti.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Makanan Kemasan, Kota Semarang