Dewi, Dian Ayu Kusuma (2019) Rekonstruksi Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara Delik Harta Benda Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Baca Disini (437kB) | Download (437kB)
	Text Abstrak.pdf Baca Disini (198kB) | Download (198kB)
	Text Daftarisi.pdf Baca Disini (130kB) | Download (130kB)
	Text publikasi.pdf Baca Disini (297kB) | Download (297kB)
	Text babI.pdf Baca Disini (632kB) | Download (632kB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (421kB) | Download (421kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (465kB) | Download (465kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (554kB) | Download (554kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (477kB) | Download (477kB)
	Text babVI.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (477kB) | Download (477kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Baca Disini (374kB) | Download (374kB)

Abstract

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah peraturan peninggalan jaman Belanda, oleh karena itu peraturan yang ada tidak sesuai dengan Jati diri Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagaimana asas dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dimana pengertian dari keadilan yang berlaku selama ini adalah tegaknya peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Hukum hanya memperhatikan kepentingan Tersangka, dimana Tersangka dijadikan obyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Negara tanpa memperhatikan kepentingan Korban. Korban tidak memiliki ruang dan kesempatan untuk dapat menuntut haknya yang sudah dirampas secara paksa oleh Tersangka.
Oleh karena itu, diperlukan adanya rekonstruksi di bidang penyidikan, dengan metode penelitian yuridis sosiologis dengan sumber data Primer dan data Sekunder yang diambilkan dari peraturan perundang-undangan yang ada untuk menganalisis hukum positif yang ada saat ini dan dibandingkan dengan budaya masyarakat sehingga dapat diperoleh suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jati diri bangsa.
Rekonstruksi tersebut dilakukan dengan memasukkan mekanisme Restoratif Justice dengan cara mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian masalah di luar peradilan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan Korban yang dirampas oleh Tersangka, terutamanya terhadap kejahatan harta benda dimana kerugian yang dialami Korban adalah kerugian harta benda sehingga Korban dapat menuntut kerugian yang ditimbulkan dan Tersangka memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian materiil yang ditimbulkan tanpa harus melanjutkan proses perkara ke Pengadilan. Oleh karena itu, Penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan atas dasar Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dan surat pencabutan laporan sehingga asas hukum dapat tercapai, yaitu keadilan bagi Korban maupun Tersangka, Hukum dapat berjalan sesuai dengan fungsinya sehingga mendatangkan manfaat dan terwujud kepastian hukum karena hasil dari penghentian penyidikan tersebut dapat dimintakan penetapan yang kemudian harus dijalankan oleh kedua pihak.
Kata kunci : penghentian penyidikan, delik harta benda, keadilan bermartabat

Dosen Pembimbing:	Teguh, Teguh and Wahyuningsih, Sri Endah | UNSPECIFIED, nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	27 Jan 2020 07:11
Last Modified:	27 Jan 2020 07:11
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15633

Actions (login required)

View Item