Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik adalah peraturan mahkamah agung yang relatif masih baru, dimana pelaksanaan yang sangat dimungkinkan akan terjadi pelanggaran terhadap asas-asas hukum acara perdata.
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami proses persidangan apa sajakah yang diatur dalam Perma No. 3 tahun 2018, dan Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi proses acara persidangan menurut Perma No. 3 tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Sumber data dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan prosedur persidangan yang diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Negeri Pekalongan Secara Elektronik, merupakan wujud dari implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam pelaksanaan sistem e-court terbagi menjadi tiga tahapan prosedur untuk beracara secara online yaitu e-Filing, e-Payment, dan e-Summons. Kemudian seorang Advokat harus memiliki akun e-court untuk melakukan tahapan-tahapan persidangan secara online pada sistem e-court yaitu proses pendaftaran akun (Registrasi), Pendaftaran Perkara (e-Filing) dan Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan Pembayaran (e-Payment).

Kata Kunci: proses e-court, pendaftaran, implementasi