library@unissula.ac.id
Logo Universitas Islam Sultan Agung Repository UNISSULAUniversitas Islam Sultan Agung Semarang

Rekonstruksi Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Tanah Berdasarkan Nilai Keadilan

Detail Tugas Akhir

Rekonstruksi Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Tanah Berdasarkan Nilai Keadilan

Saputri, Rahardian Ayu (2019) Rekonstruksi Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Tanah Berdasarkan Nilai Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

Berkas Tugas Akhir

PDF
Text
Cover.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
Daftarisi.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (298kB)
PDF
Text
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (193kB)
PDF
Text
publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (243kB)
PDF
Text
babI.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (835kB)
PDF
Text
babII.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (322kB)
PDF
Text
babIII.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (541kB)
PDF
Text
babIV.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (403kB)
PDF
Text
babV.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (534kB)
PDF
Text
babVI.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (13kB)
PDF
Text
daftar_pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (363kB)

Abstract

Posisi PPAT yang “membantu” pelaksanaan pendaftaran tanah, pada praktiknya menimbulkan kendala karena dengan penggunaan kata “dibantu”, maka timbul kesan bahwa posisi PPAT dibawah Kepala Kantor Pertanahan. Hal ini tentunya tidak seimbang dan adil karena PPAT merupakan mitra Kepala Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah khususnya pendaftaran tanah melalui pemeliharaan data pertanahan, yaitu peralihan hak atas tanah (Jual Beli, Hibah dan lain sebagainya) yang membutuhkan akta PPAT sebagai bukti atas peralihan hak atas tanah tersebut yang selanjutnya digunakan sebagai dasar oleh Kepala kantor Pertanahan untuk mencatat peralihan tersebut, sehingga tentunya tanpa akta PPAT pencatatan peralihak hak atas tanah tersebut tidak dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat. Kedudukan PPAT saat ini tidak sesuai keadilan yang ada, sehingga perlu adanya perubahan posisi PPAT agar dapat seimbang dan adil dalam melaksankan tupoksinya dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan yang tentunya tidak lepas dari bingkai Pancasila sebagai Norma Dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tercapai suatu keadilan yang bermartabat.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio legal yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris/sosial dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyaraka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Konstruksi kedudukan PPAT dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia sangat penting karena keberadaan pejabat dalam suatu tatanan ketatanegaraan sangat dibutuhkan, karena pejabat merupakan pengejawantahan dari personifikasi Negara. Negara dalam suatu konsep ketatanegaraan dalam menjalankan fungsinya diwakili oleh Pemerintah; (2) Penyebab konstruksi kedudukan PPAT di Indonesia saat ini belum memenuhi Nilai Keadilan terkait dengan dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah, yaitu membuat alat bukti mengenai telah terjadinya perbuatan hukum mengenai sebidang tanah tertentu yang kemudian dijadikan dasar untuk mendaftar perubahan data yuridis yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu; (3) Konsep ideal konstruksi kedudukan PPAT dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia berdasarkan Nilai Keadilan mengacu pada prinsip Negara Hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang.
Kata Kunci: Rekonstruksi, Pendaftaran Tanah, Nilai Keadilan

Informasi Item

Actions (login required)

View Item
View Item
Repository UNISSULAPerpustakaan Universitas Islam Sultan Agung

Telusur

Layanan

Informasi

  • AlamatJl. Raya Kaligawe KM 4, Semarang 50112
  • PelayananSenin–Jumat, 07.00–18.00 WIB
    Sabtu, Minggu & hari libur tutup.
  • NPP3302202D2011823
© 2026 Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung. Hak cipta karya tetap pada penulis masing-masing. KebijakanOAI-PMHRSSDijalankan dengan EPrints