Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga diperlukan penataan dan penertiban agar tidak terjadi permasalahan di bidang pertanahan. Pendaftaran tanah tersebut dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional.
Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa. Permasalahan, yaitu Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Kepastian Hukum Terhadap Jual Beli Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak serta hambatan-hambatan pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka kepastian hukum terhadap jual beli tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak beserta upaya penyelesaiannya.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat diskriptif analisis yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penelitian dan data sekunder yakni bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka kepastian hukum terhadap jual beli tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak meliputi kegiatan : (1) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, dan penyimpanan daftar umum dan dokumen ; serta (2) pemeliharaan data pendaftaran tanah yakni pendaftaran perubahan tanah lain terhadap jual beli
Hambatan-hambatan berikut supaya penyelesaian dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk rangkaian kepastian hukum jual beli tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak : (1) pendaftaran tanah yang rumit dan sulit, sehingga birokrasi harus di[pangkas untuk mempermudah masyarakat juga pegawai Kantor Pertanahan, (2) Dokumen yang tidak lengkap, sehingga perlu informasi dari Kantor Pertanahan sebelum mendaftar dan harus melengkapi kembali jika masih terdapat dokumen yang kurang setelah mendaftar, (3) kemampuan finansial pemilik tanah, sehingga masyarakat harus menyediakan biaya sebelum mendaftarkan tanah karena tidak ada keringanan, (4) kemampuan pegawai Kantor Pertanahan yang kurang memahami program sistem Pendaftaran Tanah, sehingga diperlukan sosialisasi dan pelatihan serta, (5) Keterbatasan jumlah pegawai yang bekerja dilapangan sehingga diperlukan rekrutmen pegawai yang bekerja dilapangan.

Kata kunci : Pendaftaran Tanah dan Kepastian Hukum