Permasalahan yang sering mengiringi tindak pidana korupsi di Pengadilan adalah persoalan pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sendiri adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya Terdakwa karena kausalitas tertentu. Dalam tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti sering kali menimbulkan permasalahan tersendiri. Dalam memutuskan perkara uang pengganti, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim harus berdasarkan analisis-analisis yuridis dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bagi Terdakwa diharuskan membayar uang pengganti sebagai ganti kerugian keuangan negara yang telah Hakim putuskan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan mengangkat permasalahan menjadi sebuah judul Implementasi undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tentang Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri salatiga Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 35/Pid.SUS-TPK/2015/PN.SMG). Dari perumusan masalah tersebut akan memberikan tujuan penelitian sebagai berikut,pertama untuk mengetahui bagaimana implementasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tentang pembayaran uang pengganti menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi tentang pembayaran uang pengganti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim telah memutuskan besarnya uang pengganti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan Terdakwa membayar uang pengganti sesuai dengan jumlah yang diputus oleh Hakim dan dikembalikan oleh Terdakwa sesuai dengan yang ditentukan.

Kata Kunci : Implementasi,Tindak Pidana Korupsi,Uang Pengganti