Berdasarkan Pasal 3 huruf f Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 diatur
bahwa Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi antara lain
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan
sengketa dan perkara pertanahan.Banyaknya tanah yang belum didaftarkan di
BPN Samarinda disebabkan karena beberapa masalah, salah satunya status tanah
yang masing sengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis wewenang
BPN Samarinda terhadap tanah sengketa yang belum didaftarkan serta
menganalisis hambatan dan solusinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan
bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara dan teknik
telaah kepustakaan, teknik analisis data digunakan cara deskriptif analitik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan yang diberikan kepada BPN
dalam menyelesaikan sengketa pertanahan secara prosedural dilakukan dengan
terlebih dahulu melakukan kajian dan pendekatan kepada para pihak yang
bersengketa, yaitu melalui musyawarah dan jalur pengadilan /litigasi.
Hambatan wewenang BPN terhadap tanah sengketa yang belum didaftarkan di
BPN Kota Samarinda adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang
pertanahan, lemahnya kesadaran masyarakat dan akses masyarakat terhadap
informasi dan pelayanan masih minim, sebagian masyarakat hidup di lingkungan
pedesaan dengan fasilitas dan sarana transportasi dan komunikasi yang terbatas.
Solusi yang dapat dilakukan BPN adalah melalui pendekatan musyawarah, namun
jika musyawarah tidak tercapai, maka akan ditempuh dengan jalur pengadilan/
litigasi. BPN Juga menggunakan pendekatan jemput bola dengan pelayanan
keliling dari desa ke desa yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam
bentuk kegiatan, sosialisasi, penyuluhan, pendaftaran tanah, pengukuran dan
penyerahan sertifikat.
Kata Kunci: Wewenang BPN, Pendaftaran Tanah, Tanah Sengketa