Tingginya persaingan usaha untuk mencari laba sebesar-besarnya merupakan
faktor pendorong seseorang melakukan suatu kegiatan usaha dengan mendirikan
suatu badan usaha. Setiap kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan biasanya
menggunakan kendaraan bisnis yang dinamakan perusahaan, namun dalam dunia
bisnis selalu penuh dengan perkembangan yang memerlukan respon dan
pengambilan keputusan yang segera, sehingga dapat mengantisipasi perubahan
itu. Salah satu bentuk perubahan itu adalah apabila suatu bisnis yang sebelumnya
berbentuk badan usaha Perseroan Komanditer (CV) akan dirubah statusnya
menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Perbedaan prinsipil antara
Perseroan Komanditer atau dikenal dengan sebutan CV (Commanditaire
vennootschap) dengan Perseroan Terbatas (PT) terdapat pada status badan
hukumnya, karena CV merupakan persekutuan yang tidak berbadan hukum dan
tanggungjawab dari para sekutu pengurus hanya sampai kepada harta pribadinya.
Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) merupakan perseoran berbadan hukum dan
tanggungjawabnya terbatas. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti
dan menganalisis mekanisme perubahan Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi
Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT).Untuk menganalisis Tanggung Jawab
Sekutu Komplementer Terhadap Perseroan Terbatas (PT) Yang Didirikan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu
penelitian yang mengkaji asas-asas dan kaidah-kaidah hukum, pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan
hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan
primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif Berdasarkan hasil
analisis data disimpulkan bahwa Prosedur pengalihan asset dari CV kepada PT
harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang PT. Langkah pertama pengalihan asset tersebut adalah dengan
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk meminta persetujuan
para persero dalam pengalihan asset dari CV kepada PT sebagaimana diketahui
dalam PT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak
diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan
dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar PT.
Persekutuan Komanditer atau CV, meskipun memiliki anggota aktif/sekutu aktif
anggota pasif/komanditer, tetap terdapat kelemahan-kelemahan dan untuk
mengatasi kelemahan-kelemahan CV tersebut maka harus diambil solusi yaitu
salah satunya dengan cara melakukan perubahan Perseroan Komanditer (CV)
menjadi Perseroan Terbatas (PT). Hal ini dikarenakan dengan adanya Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut, secara
yuridis kedudukan PT semakin memiliki landasan hukum yang lebih jelas dan
pasti dibandingkan dengan CV.
Kata Kunci: Badan Usaha, Persekutuan Komanditer,Perseroan Terbatas