Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami prosedur
pelaksanaan pemungutan Bea perolehan Ha katas Tanah dan Bangunanndi
Kabupaten Subang, dan untuk mengetahui dan memahami hambatan dan solusi
dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehann Ha katas Tanah dan Bangunan di
Kabupaten Subang.
Berdasarkan hasil analis data disimpulkan, bahwa sector perpajakan merupakan
salah satu faktor yang penting bagi peningkatan pendapatan Negara. Pemerintah
telah melakukan beberapa kali pembaharuan di bidang perpajakan atau reformasi
perpajakan salah satu produknya adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000
tentang perubahan atas undang-undang nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Salah satu ketentuan yang baru diatur di dalam undang-undang tersebut adalah
mengenai objek warisan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) huru a angka 5.
Objek pajak warisan ini tidak ada penjelasan yang pasti dalam Undangundangbtersebut
sehingga pejabat yang diberikan wewenang melakukan
penghitungan BPHTB memiliki interpretasi yang berbeda dalam hal perlakuan
dibagikan secara utuh dengan hak bersama atau dengan cara pembuatan akta
untuk masing-masing ahli waris. Akibatnya jumlah BPHTB yang terutang
berbeda antara perlakuan yang satu dengan yang lain.
Kata kunci : Bea Hak Atas Tanah dab Bangunan, Pajak Daerah