SURIPATTY, ROXIMELSEN (2019) Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Di Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Kota Sorong). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Baca Disini (347kB) | Download (347kB)
	Text Daftarisi.pdf Baca Disini (14kB) | Download (14kB)
	Text Abstrak.pdf Baca Disini (97kB) | Download (97kB)
	Text publikasi.pdf Baca Disini (70kB) | Download (70kB)
	Text babI.pdf Baca Disini (471kB) | Download (471kB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (526kB) | Download (526kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (482kB) | Download (482kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (214kB) | Download (214kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (81kB) | Download (81kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Baca Disini (92kB) | Download (92kB)
	Text lampiran.pdf Baca Disini (81kB) | Download (81kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis keberadaan
atau eksistensi serta justifikasi yuridis formal terhadap HPL dalam sistem
hukum pertanahan di Indonesia. Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan
mengetahui dan menganalisis akibat hukum penerbitan sertifikat HPL milik
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang berlindung pada eks hak atas
tanah Barat, yaitu Erfpacht Verponding di atas tanah adat. Begitu pula,
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan
solusi yang dapat diberikan dalam rangka menyelaraskan keberadaan HPL
dengan hukum pertanahan nasional.
Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian
yuridis normatif. Bahan-bahan hukum yang diteliti adalah, terutama bahan
hukum primer, sekunder dan tersier. Sejalan dengan metode yang
dipergunakan, teori yang dipergunakan adalah teori Keadilan Bermartabat
dan teori hak dalam hukum tanah di Indonesia.
Penelitian menemukan, dalam temuan berupa Putusan Pengadilan
berkekuatan hukum tetap, yang dalam perspektif teori Keadilan
Bermartabat harus dilihat sebagai manifestasi dari jiwa bangsa (Volksgeist)
bahwa bukan saja dapat memperkuat anggapan awam bahwa ada kekaburan
pengaturan atas eksistensi HPL itu dalam Sistem Hukum Pancasila. Namun,
sebagai akibat dari penerbitan sertifikat HPL di atas Tanah Adat, telah
timbul ketidakpastian hukum, yang ditinjau dari perspektif Keadilan
Bermartabat termasuk pula ketidakadilan dan ketiadaan manfaat dari hakhak
yang ada saat ini maupun hak-hak atas tanah yang lahir dari Hukum
Adat dan yang telah dikuatkan Putusan-Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap. Artinya terdapat hambatan yang besar untuk
menyelaraskan HPL dengan hak-hak atas tanah lainnya sistem hukum
pertanahan di Indonesia. Ada tumpang tindih hak-hak yang lahir dari
diterbitkannya sertifikat HPL di atas tanah adat dengan hak-hak atas tanah
yang timbul dari hukum adat. Padahal, asas dalam UUPA jelas mengatur
bahwa hukum adat merupakan fondasi dari hukum pertanahan Nasional.
Solusi yang tersedia saat ini, yaitu membentuk suatu undang-undang khusus
yang mengatur tentang HPL. Untuk sementara adanya tumpang tindih hak,
dapat diselesaikan dengan membawa persoaln tersebut untuk diselesaikan
menurut hukum yang berlaku.
Kata Kunci: Akibat Hukum, Hak Pengelolaan, Hak Adat

Dosen Pembimbing:	Sukarmi, Sukarmi and Chalim, Munsharif Abdul | UNSPECIFIED, nidn0013095501
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Jan 2020 06:46
Last Modified:	24 Jan 2020 06:46
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15481

Actions (login required)

View Item