PD BPR BKK Kabupaten Tegal atau Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan merupakan lembaga keuangan yang bertugas selain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan bertugas menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Pemberian kredit yang dilakukan oleh PD BPR BKK Kabupaten Tegal dimaksudkan untuk memperkuat permodalan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perjanjian kredit. Khususnya dalam hal ini mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia maka penulis membuat skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PD BPR BKK KABUPATEN TEGAL”. Adapun dalam skripsi ini agar lebih mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia dengan tata cara yang sesuai di PD BPR BKK Kabupaten Tegal dan mengetahui kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia khususnya masalah yang terjadi yaitu apabila objek yang menjadi jaminan fidusia itu hilang dan bagaimana upaya PD BPR BKK Kabupaten Tegal dalam menangani kendala tersebut.
Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Sosiolologis melalui pendekatan undang-undang dan menelaah hukum yang ada permasalahan didalam prakteknya dengan mengambil data-data penelitian yang bersumber dari hasil wawancara, buku-buku, situs internet, KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penelitian ini. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah dalam proses pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusiaa di PD BPR BKK Kabupaten Tegal memiliki 4 (empat) tahap yaitu tahap tahap permohonan kredit, tahap analisa kelayakan kredit, tahap pencairan kredit dan tahap pemantauan dan pengawasan kredit. Serta apabila terjadi objek yang menjadi jaminan fidusia hilang maka kreditur akan bertanggung jawab selama masih dalam proses pelaksanaan kredit tetapi apabila benda yang diikat dengan jaminan fidusia hilang maka itu tanggung jawab debitur sendiri untuk bertanggung jawab dan apabila dalam proses pelaksanaan perjanjian kredit debitur melakukan kelalaian menghilangkan atau sengaja merusak benda yang terikat dengan jaminan fidusia itu sendiri maka itu menjadi tanggung jawab debitur. Berdasarkan kesimpulan saran yang diberikan pada penulisan ini PD BPR BKK Kabupaten Tegal agar tetap menjaga visinya menjadi BPR yang bermanfaat, tangguh, dan terpercaya serta mengutamakan kepuasan nasabah.

Kata kunci : Perjanjian Kredit, Fidusia