Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat Pemerintah untuk membantu
masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul
dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris
disebut akta. Didalam undang-undang terdahulu maupun undang-undang yang
sekarang tidak diatur jelas tentang bagaimana seorang Notaris itu selaku Pejabat
umum mempertanggungjawabkan secara hukum apabila dia melakukan kesalahan
dalam membuat akta, hanya saja diatur Notaris tidak boleh membuat akta yang
bertentangan dengan hukum.
Sehingga menimbulkan pertanyaan yang menjadi permasalahan adalah
bagaimanakah pelaksanaan pertanggungjabawaban Notaris dalam pembuatan akta
Jual Beli di Kabupaten Tegal serta bagaimanakah perlindungan Notaris dalam
pembuatan akta di Kabupaten Tegal.
Penelitian ini menggunakan metode pendekan hukum yuridis sosiologis
karena penelitian ini tidak hanya meliputi pada Peraturan-peraturan Perundangundangan
dan bahan-bahan hukum di perpustakaan, tetapi juga terhadap
praktiknya dilapangan sebagai data penunjang. Selain itu dalam penelitian ini
digunakan pula sumber data primer sebagai data pendukung dalam menemukan
permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan pertanggungjawawban
Notaris dalam pembuatan akta jual beli di Kabupaten Tegal
Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bentuk
pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta notaris apabila notaris
melakukan kesalahan serta bentuk perlindungan notaris jika suatu saat di tuntut
oleh penghadap. Pelaksanaan tanggungjawab jabatan yang dimiliki oleh seorang
Notaris tidak dilakukan, maka bisa berakibat pada akta yang dibuat demi hukum,
dibatalkan oleh para pihak dan atau akta tersebut hanya menjadi alat pembuktian
akat dibawah tangan. Karena akta akta batal demi hukum, menjadi alasan bagi
para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi
dan bunga pada Notaris. Perlindungan Notaris yang diberikan MKN kepada
Notaris yaitu jika suatu saat dilakukan pemanggilan oleh pengadilan kepada
notaris, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada MKN, harus
berkoordinasi dengan organisasi INI atau Notaris senior yang berkompeten.
Kata Kunci :Notaris, Pertanggungjawaban Notaris, Akta