Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat Umum yang diberi
Kewenangan untuk membuat Akta-akta Autentik mengenai Perbuatan Hukum
tertentu. Semula pengaturan Jabatan PPAT itu diatur dalam PP Nomor 37 tahun
1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. Namun PP tersebut telah mengalami
Perubahan yang dituangkan dalam PP Nomor 24 tahun 2016.
Perubahan di dalam Pasal-pasal PP tersebut ada yang dihapus, diubah,
ditambah dan diganti untuk mewadahi Perkembangan Sosial dan Teknologi
Masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut tentu saja mempunyai Tujuan dan
Pertimbangan tertentu. Di dalam salah satu Konsiderannya disebutkan bahwa
Perubahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan Peranan PPAT serta untuk
meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan Pendaftaran Atas
Tanah.
Tujuan Penulisan ini adalah untuk Menganalisis Pasal-pasal pada PP Nomor
37 tahun 1998 yang mengalami Perubahan pada PP Nomor 24 tahun 2016.
Perubahan-perubahan tersebut dideskripsikan dan dianalisis dari Perspektif
Pelayanan Publik.
Pada pokoknya ada 2 (dua) Ketentuan yang Berubah yaitu Persyaratan
Umur untuk menjadi PPAT yang semula 30 (tiga puluh) tahun menjadi 22 (dua
puluh dua) tahun dan Perubahan Wilayah Kerja dari Kabupaten/Kota menjadi
Provinsi. Dilihat dari Perspektif Pelayanan Publik, secara Normatif perubahan
tersebut bertujuan Positif. Namun demikian Aspek Teknis dan Etik selalu menjadi
pertimbangan dalam pelaksanaannya di Lapangan.
Kata Kunci: PP 37 tahun 1998, PP 24 tahun 2016, Pelayanan Publik, PPAT