Partai politik merupakan keharusan dalam kehidpuan politik modern sebagai suatu organisasi modern yang demokratis.. Urgensi penulisan yang berjudul “Peran Partai Politik dalam Pengambilan Kebijakan Publik” bertujuan: 1) Untuk menganalisa konstruksi hukum peran parpol dalam mempengaruhi kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah demi mewujudkan pemerintahan yang baik; 2) Untuk menganalisa problematika yang muncul yang berkaitan dengan peran partai politik dalam pengambilan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik; 3) Untuk mecari solusi yang diperlukan agar peran partai politik dalam pengambilan kebijakan publik tidak menyalahi prinsip demokrasi demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan ini dengan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa: 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, akan tetapi tidak ada penambahan yang berarti untuk mendukung kebijakan publik di Indonesia; 2) AD/ART partai politik yang penulis ambil sampelnya lalu, penulis korelasikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, dan menghasilkan bahwa peraturan partai sangat membatasi aspirasi masyarakat, karena aspirasi yang diajukan menjadi kebijakan publik adalah aspirasi partai politik; 3) Peraturan yang berkaitan dengan partai politik dibutuhkan penekanan bukan dengan membuat pasal karet yang bersifat politis yang bisa membuat partai melakukan hal yang sewenang-wenang dengan dengan kekuatan politik yang partai tersebut miliki yang justru membuat keharmonisan nilai-nilai demokrasi menjadi rusak.

Kata Kunci : Peran, Partai Politik, Kebijakan Publik