Pemilu merupakan sarana utama sebagai tolak ukur sebuah negara demokrasi, secara yuridis pemilu di Indonesia disebutkan secara tegas dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang secara filosofis harus di selenggarakan seadil-adilnya. Adanya pemilihan langsung oleh rakyat menunjukan bahwa sistem demokrasi ini telah berjalan sebagaimana mestinya yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti hal nya di Indonesia seorang calon kepala negara harus merupakan seorang yang berasal dari suatu kelompok yang memberikan wadah bagi anggotanya untuk ikut berparisipasi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara atau sering disebut dengan Partai Politik. Tidak mudah bagi partai politik untuk dapat lolos sebagai peserta pemilu legislatif jika ia tidak mampu memenuhi ambang batas persyaratan yang dimaksudkan dalam undang-undang atau norma hukum yang berlaku. Jika tidak terpenuhi maka partai politik akan menerima konsekuesinya berupa sanksi politik yang dapat mengancam keberlangsungan masa depan parpol. Padahal keikutsertaan partai politik merupakan salah satu dari pilar negara demokrasi yang memegang peranan penting dalam menentukan arah politik dan hukum negara ini. Koalisi antar partai politik sangat di butuhkan untuk menghadapi permasalahan saat ini, dengan harapan agar dapat terwujud cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur.

Kata Kunci : pemilu, ambang batas, partai politik