Hak Milik adalah hak yang diinginkan oleh setiap orang, karena hak milik merupakan hak yang paling tinggi serta hak paling kuat dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah karena overlapping di Kantor Pertanahan Kota Semarang, untuk mengetahui akibat hukum terhadap adanya pembatalan sertifikat hak milik atas tanah karena overlapping, serta untuk mengetahui yang bisa dilakukan pihak yang dirugikan atas pembatalan sertifikat hak milik atas tanah karena overlapping. Metode Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Sosiologis, penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Serta dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis yakni penelitian yang mendeskripsikan gambaran yang jelas terhadap suatu objek yang diteliti yang kemudian di olah dan di analisis hasil dari penelitian tersebut untuk diambil kesimpulannya. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara oleh narasumber guna memperoleh kejelasan data yang akurat dan data sekunder yaitu melalui studi pustaka dengan mengumpulkan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum. Kesimpulan : berdasarkan penelitian yang dilaksanakan dapat diketahui bahwa pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dilakukan karena adanya overlapping dalam penerbitan sertifikat, yaitu 2 (dua) bidang SHM No. 518 dan 519 yang ditumpangi 3 (tiga) SHM No. 2361, 2362 dan 2363 yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Tata Usaha Negara Nomor : 049/G/2014/PTUN.Smg. akibat hukum dari pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yaitu sertifikat hak milik atas tanah yang disengketakan dalam perkara akan beralih kepada pihak yang memenangkan perkara, sedangkan bagi pihak yang kalah dalam perkara harus melepaskan haknya. Serta bagi pihak yang dirugikan atas pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dapat melakukan gugatan kepada pihak yang merugikan melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan.

Kata Kunci : Pembatalan Sertifikat Hak Milik, Overlapping