Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, untuk menjawab kegelisahan masyarakat yang berada pada pihak kontra, MUI mengeluarkan Fatwa mengenai anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Berkenaan dengan anak luar kawin, maka putusan tersebut memberikan perlindungan terhadap anak diluar perkawinan yang sah.Tujuan dalam penelitian ini yaitu pertama mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Oleh Ayah Biologisnya Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kedua yaitu mengenai Perlindungan Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Oleh Ayah Biologisnya Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Smg. Dan yang ketiga mengenai Akibat Hukum Terhadap Perlindungan Anak Luar Kawin Oleh Ayah Biologisnya Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Smg. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologisdan spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berasal dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisa secara kualitatif. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa Perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan anak yang dilahirkan diluar kawin pasti memiliki ayah biologis, maka melalui pembuktian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari ayah biologisnya, berkenaan dengan putusan hakim nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Smg. Pengadilan memberikan hak ayah biologis terhadap anak tersebut. Kemudian akibat hukumnya yaitu anak tersebut mendapatkan Hak keperdataan Anak, termasuk yaitu, Hak Nasab, Hak Mahram, Hak Mendapatkan nafkah dan Hak Perwalian.

Kata Kunci: Perkawinan siri, Anak Luar Kawin