Peran Dan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surakarta Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris
Berkas Tugas Akhir
Cover.pdf
Restricted to Registered users only
Daftarisi.pdf
Restricted to Registered users only
publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
babI.pdf
Restricted to Registered users only
babII.pdf
Restricted to Registered users only
babIII.pdf
Restricted to Registered users only
babV.pdf
Restricted to Registered users only
babIV.pdf
Restricted to Registered users only
daftar_pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Abstract
Notaris mempunyai kewenangan hukum untuk pembuatan akta otentik. Guna
meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris maka dikeluarkanlah suatu
peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004
tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan
Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
Seiring dengan adanya pertanggungjawaban Notaris kepada masyarakat dalam
menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan adanya suatu pengawasan
dan pembinaan. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan
yuridis empiris, sedangkan metode pengumpulan data Penulis menggunakan
wawancara dan studi pustaka.
Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui teknis pelaksanaan
pengawasan Notaris yang dilakukan oleh MPD Kota Surakarta, Peran dan Fungsi
MPD Kota Surakarta dan untuk mengetahui efektifitas pengawasan MPD Kota
Surakarta dalam melaksanakan pengawasan Notaris di wilayahnya.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan Notaris oleh MPD
Kota Surakarta antara lain: melakukan pemeriksaan protokol Notaris, melakukan
pembinaan dan penyuluhan, memberikan persetujuan/izin sehubungan dengan
kepentingan proses peradilan pidana untuk memanggil dan memeriksa Notaris
berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Kinerja Notaris Kota Surakarta antara lain:
Notaris Kota Surakarta kurang tertib dalam pembuatan dan pelaporan protokol
Notaris, keberadaan Notaris yang tidak diketahui kedudukan/alamat kantornya,
dan Notaris yang jarang berada dikantor sehingga sulit untuk menemuinya.
Hambatan-hambatan yang dialami MPD Kota Surakarta antara lain: kurangnya
sarana dan prasarana yang memadai, keterbatasan waktu para anggota MPD Kota
Surakarta yang sibuk dengan tugas pokok masing-masing, anggaran yang terbatas,
MPD tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang
melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris.
Kata Kunci: Peran dan Kewenangan MPD, Pengawasan Notaris, Pembinaan
Notaris.
Informasi Item
Pencarian Lanjutan
Isi satu, beberapa, atau semua kolom sesuai kebutuhan.
