Pelaksanaan unjuk rasa tidak lepas dari pengamanan dari pihak kepolisian RI, karena dalam pelaksanaan unjuk rasa perlu adanya ijin tertulis dari pihak kepolisian RI. Sesuai dengan aturan yang ada pihak kepolisian berwenang membubarkan unjuk rasa yang tidak memiliki ijin resmi dari kepolisian dan pihak kepolisian juga berwenang membubarkan unjuk rasa yang melebihi dari batas waktu yang telah ditrentukan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui proses penanganan unjuk rasa anarkis oleh Kepolisian Resor Kendal. ntuk mengetahui kendala dalam penanganan unjuk rasa anarkis oleh Kepolisian Resor Kendal. Untuk mengetahui upaya penanganan unjuk rasa anarkis oleh Kepolisian Resor Kendal
Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Sosiologis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Kesimpulan dari penilitian ini adalah proses penanganan unjuk rasa anarkis secara ekplisit tertuang dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2008 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan pengamanan dan penenganan perkara penyampaian pendapat dimuka umum. Peraturan kapolri dan peraturan perundangan dijadikan pedoman dalam melakukan tugas dan tanggung jawab polisi dalam mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam penanganan unjuk rasa anarkis oleh kepolisian adalah kurangnya koordinasi antara koordinasi lapangan dengan pihak kepolisian. Kurangnya personil dan sarana pengamanan oleh pihak kepolisian dalam menangani unjuk rasa anarkis. Upaya dalam menangani kendala-kendala yang ada, pihak kepolisian selalu berkoodinasi dengan koordinasi lapangan agar pihak kepolisian dapat mengambil langkah-langkan pengamanan yang tepat dan mengawal jalannya unjuk rasa dengan aman dan tertib.

Kata Kunci: Unjuk Rasa, anarkis, kepolisian