Penelitian ini, berjudul” KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA DALAM PROSES PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan hukum alat bukti rekaman suara dalam pembuktian pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Apa saja yang menjadi kendala penggunaan alat bukti rekaman suara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi .
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis melipui reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa semua alat bukti pada Hukum Acara Pidana memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Atas dasar kesamaan tersebut hakim bebas serta tidak terikat untuk memakai alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, manakala menurut hakim alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian. Begitu pula dengan alat bukti suara, hakim bebas serta tidak terikat untuk menggunakannya di dalam pembuktian di persidangan. Kendala pemanfaatan alat bukti rekaman suara pada proses pemberantasan tindak pidana korupsi digolongkan menjadi 2 yaitu kendala internal (dari dalam KPK) dan kendala eksternal (dari luar KPK).

Kata Kunci : Kekuatan Alat Bukti, Rekaman Suara, dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi