Tujuan dan penelitian ini adalah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Kudus dan Kebijakan Hukum Pidana di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian berdasarkan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus belum berbasis nilai keadilan, dianalisa secara kuatitatif.
Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus Pada dasarnya dalam menerapkan sanksi pidana majelis hakim terlebih dahulu melihat aturan normatifnya dan seperti apa ancaman pidananya. Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan maka majelis hakim akan memeriksa dakwaan mana yang terbukti apakah dakwaan primer atau subsidernya. Dalam hal memutuskan perkara di sidang pengadilan peranan hakim besar sekali, sebab meskipun alat bukti yang diajukan penuntut umum berlebih dari bukti minimum apabila hakim tidak yakin bahwa terdakwa salah maka terdakwa harus dibebaskan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim juga memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti tersebut meliputi : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus belum berbasis nilai keadilan Penerapan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP di mana jaksa mempertimbangkan terdakwa melakukan tindak pidana perjudian di mana telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut. Dalam ketentuan Pasal tersebut di mana terdakwa dalam artian barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana, unsur mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mencerminkan belum rasa keadilan dalam masyarakat yaitu tidak hanya berdasarkan pada perdasarkan pertimbangan dari sisi yuridisnya tetapi juga pertimbangan psikologi dan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan.
Kata Kunci :Penerapan Sanksi, Tindak Pidana Perjudian, Nilai Keadilan