Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis upaya satuan tindak pidana khusus dalam memberantas tindak pidana pemalsuan mata uang di Wilayah Kepolisian Resor Kudus, faktor penghambat pelaksanaan terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang di Wilayah Kepolisian Resor Kudus dan solusi dalam mengatasi hambatan penegakan hukum.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yakni deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, observasi langsung dan pencatatan dokumen permasalahan dianalisis dengan teori penegakan hukum dan teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Upaya satuan tindak pidana khusus dalam memberantas tindak pidana pemalsuan mata uang di Wilayah Kepolisian Resor Kudus berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP ada dua cara, yaitu secara Preventif dan secara Represif. Faktor penghambat pelaksanaan terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang di Wilayah Kepolisian Resor Kudus Hambatan dalam menanggulangi peredaran mata uang, masalah eksternalnya bisa karena kurangnya antusias dari masyarakat dalam menanggapi penyuluhan uang palsu mungkin karena mereka lebih antusias terhadap penyuluhan tentang narkoba ataupun penyuluhanpenyuluhan. Solusi dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uangdi Wilayah Kepolisian Resor Kudus Dibutuhkan peran serta aktif dan koordinasi antara Perbankan, masyarakat, dan Bank Indonesia dengan Kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi peredaran mata uang palsu dengan cara segera melaporkan setiap temuan uang palsu kepada Kepolisian terdekat atau kepada Bank Indonesia setempat untuk mengklarifikasi uang yang diragukan keasliannya ataupun uang palsu yang ditemukan. Hal ini akan sangat membantu pihak Kepolisian dalam upaya penyelidikan untuk.
Kata Kunci :Tindak Pidana Khusus, Penegakan Hukum, Pemalsuan Mata Uang