Tindak pidana korupsi dimetaforakan dengan ungkapan bahasa Belanda sebagai “Het recht hinkt achter de feiten aan”. Hukum selalu ketinggalan dari peristiwanya. Kualifikasi tindak pidana korupsi berpangkal dari pungutan liar membutuhkan pendekatan operasi tangkap tangan guna menghimpun barang buktinya. Hukum perizinan di pemerintahan daerah Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo menjadi celah praktek pungutan liar. Penelitian ini berawal dari pertanyaan bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana korupsi tentang pungutan liar pada kegiatan operasi tangkap tangan permohonan perizinan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan bagaimana penegakan hokum ke depan guna mengurangi tindak pidana korupsi?
Metodologi penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bersumber dari data wawancara dengan pendekatan purposive sampling, studi kasus dan dokumen perkara nomor 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg. Permasalahan dianalisis dengan teori penegakan hukum dan teori sistem hukum. Hasil temuan mengungkapkan informasi awal kegiatan Operasi Tangkap Tangan Reskrimsus Polda Jateng berbasis dari laporan korban pungli Camat Baki. Dalam tempo sesingkat-singkatnya tim penyidik mengumpulkan barang bukti dan keterangan dalam peristiwa pelaku sedang menghitung Rp 20 juta hasil pungli. Pelaku didakwa pasal berlapis yaitu Pasal 12 huruf e (Primair) dan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor sebagai dakwaan subsidair. Putusan majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 50 juta sedangkan uang pungli dirampas oleh Negara. Faktor yang mempengaruhi tipikor itu adalah mental pejabat publik, celah pelayanan perizinan dan kesepakatan “gelap” korban dan pelaku. Proyeksi penegakan hukum ke depan guna mengurangi tindak pidana korupsi memakai tiga pendekatan subsistem, yaitu strategi legal substance menguatkan formulasi yuridis dalam tema kerugian keuangan Negara, gratifikasi, dan disparitas pemidanaan. Strategi legal structure melalui kejelian dan keakuratan penuntut umum dalam membuktikan dipersidangan Tipikor diksi kata “memaksa” pada pasal 12 huruf e UU Tipikor. Strategi legal culture merekayasa hukum pemerintahan yang mampu menghasilkan penyelenggara Negara berkemampuan pengawasan internal dan menjadi teladan anti korupsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pungutan Liar, Operasi Tangkap Tangan