Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menimbulkan potensi atau membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa. Otorisasi Kepala Desa yang sangat besar dalam pengelolaan Dana Desa serta jumlah Dana Desa yang terlalu besar menjadi faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa.
Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa, mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di wilayah hukum Polres Kudus, dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di wilayah hukum Polres Kudus beserta solusinya.
Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yudiris digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Hukum Pidana, sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Permasalahan di analisis dengan teori keadilan dan teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di wilayah hukum Polres Kudus dilakukan melalui dua bentuk kegiatan, yaitu sosialisasi dan pengawasan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun demikian upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di wilayah hukum Polres Kudus tersebut belum dapat berjalan maksimal.
Faktor-faktor penghambat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di wilayah hukum Polres Kudus meliputi faktor sumber daya manusia dan faktor regulasi. Faktor sumber daya manusia dimaksud adalah keterbatasan aparat pemerintah desa di bidang pengelolaan keuangan dan keterbatasan anggota BPD dalam pelaksanaan fungsinya sebagai sarana kontrol dalam penyelenggaran pemerintahan desa, sedangkan faktor penghambat dari sisi regulasi adalah adanya dualisme pengaturan pengelolaan dana desa yang diatur dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2017 dan belum adanya ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pelibatan Polri dalam pengawasan pengelolaan dana desa sehingga Polri hanya bersikap pasif dan berperan sebagai pendamping saja.

Kata Kunci: Pencegahan, Tindak Pidana Korupsi, Dana Desa