ACHMAD ABROR. NIM 30501202475. “Studi Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Sayung Tentang Ikrar Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama Dan Kaitannya
Dengan KHI Pasal 115” Skripsi. Program Studi Akhwalusy Syahkhsiyah. Jurusan Syariah. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyak suami istri di Indonesia yang melakukan ikrar talak di luar sidang pengadilan agama khususnya yang terjadi di desa Purwosari kecamatan Sayung kabupaten Demak yang mayoritas mengikuti madzhab Syari’iyyah yang berpendapat bahwa talak sah dijatuhkan di dalam ataupun di luar sidang.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pendapat tokoh masyarakat desa Purwosari kecamatan Sayung tentang ikrar talak di luar sidang Pengadilan Agama?” dan
“Bagaimana pendapat tokoh masyarakat desa Purwosari kecamatan Sayung tentang KHI pasal 115?” sedangkan tujuan dari pnelitian ini adalah untuk menjelaskan pendapat tokoh masyarakat desa Purwosari kecamatan Sayung tentang ikrar talak di luar sidang pengadilan dan untuk mendeskripsikan pendapat tokoh masyarakat desa Purwosari kecamatan Sayung tentang KHI pasal 115.
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif karena bertujuan untuk menghasilkan teori. Teknik pengumpulan data melalui wawancara yang terstruktur dan
dokumentasi. Teknik analisis data Pengolahan data dilakukan dengan cara entry data atau memasukkan data dalam proses tabulasi. Melakukan editin ulang terhadap data yang telah
ditabulasi untuk mencegah terjadinya kekeliruan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapat mayoritas tokoh masyarakat desa Purwosari kecamatan Sayung tentang ikrar talak di luar sidang Pengadilan Agama adalah sah karena dalam hukum agama dan kitab-kitab fiqh menyatakan demikian dan Perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang termuat dalam KHI pasal 115 adalah sah
karena KHI juga mengambil dari kitab-kitab fiqh dan kesepakatan pendapat ulama Indonesia (Ijma’) sehingga KHI dapat disebut sebagai sumber hukum di Indonesia bagi umat Islam.
Berdasarkan hasil penelitian disarankan masyarakat Indonesia yang akan bercerai hendaknya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama agar memperoleh kepastian hukum berupa bukti otentik perceraian yaitu akta cerai.