Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah karakteristik pemerintah daerah, pengawasan intern dan hasil pemeriksaan BPK dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, yang diukur dengan rasio efisiensi. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa masih buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) sejak tahun 2011-2014 LKPD yang mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terus meningkat jumlahnya. Tapi peningkatannya masih terbilang sedikit jumlahnya. Pada tahun 2015 jumlahnya yaitu dibawah 30%. Pendapat wajar tanpa pengecualian yang didapatkan segelintir LKPD nyatanya tak menjamim membebaskan mereka dari korupsi atau inefisiensi dalam hal kinerja dan pengalokasian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerjanya dan mematuhi aturan yang berlaku. Populasi penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Jawa Tengah, berupa LKPD tahun periode 2014-2016, dengan teknik purposive sampling. Jumlah sampel penelitian ini adalah 35 sampel dengan periode penelitian dilakukan selama 3 tahun sehingga jumlah observasi menjadi 105. Kemudian teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, ukuran legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, pengawasan intern berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, temuan audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dan opini audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Karakteristik pemerintah daerah, faktor audit, kinerja keuangan pemerintah daerah tingkat 2 di Jawa Tengah.