Notaris merupakan jabatan yang menjalankan profesi di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta adanya kebutuhan masyarakat yang meningkat terhadap jasa Notaris, dalam berbagai hubungan bisnis perbankan, pertanahan, pembangunan, sosial di segala bidang yang terjadi di Negara Republik Indonesia. Salah satu perbuatan hukum yang berkenaan dengan pembuatan hukum mengenai jual beli yang objeknya tanah tidak selamanya dilangsungkan dengan terang dan tunai. Terhadap jual beli yang dilakukan tidak secara tunai dalam rangka peralihan hak atas tanah dalam prakteknya banyak pihak yang kemudian membuat akta perjanjian pengikatan jual beli.
Dalam penelitian ini akan di bahas tentang mengapa Notaris membuat akta PPJB sebagai perjanjian pendahuluan dalam peralihan hak atas tanah, bagaimana proses pembuatan PPJB dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan PPJB. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara Notaris. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.
Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa alasan Notaris membuat akta PPJB yaitu Notaris membuat akta PPJB untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak, dalam PPJB sebagai informasi bahwa ppjb adalah suatu perjanjian yang di buat oleh calon penjual dan calon pembeli suatu tanah sebagai pengikatan awal sebelum para pihak membuat akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam proses pembuatan PPJB tidak jauh beda dengan pembuatan akta yang lainnya, para pihak membawa identitas para pihak masing masing dan sertifikat sebagai objek haknya, kemudian Notaris sudah bisa membuatkan akta pengikatan jual beli tersebut. Dalam hal tanggung jawab Notaris membuat PPJB Notaris apabila melakukan kesalahan terhadap akta PPJB yang dibuat akan mengakibatkan teguran lisan dan bisa di berhentikan secara tidak hormat sesuai ketentuan pasal 85 UUJN.

Kata Kunci : PPJB, Peralihan Hak atas Tanah Kota Pekalongan.