Badan Pertanahan Nasional senantiasa berupaya untuk membina dan mengembangkan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pengelolaan administrasi pertanahan, termasuk di dalamnya meliputi pendaftaran tanah secara konseptional dan terpadu. Kabupaten Pemalang sebagai salah satu peserta PTSL karena animo masyarakat yang kurang, tingkat pendidikan rendah, sehingga memerlukan bantuan untuk dapat melegalkan status hak atas tanah yang melekat di atasnya yaitu melalui sertifikasi tanah secara masal sesuai dengan asas pendaftaran tanah.
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi prosedur persertifikatan massal atas tanah negara serta faktor pendukung dan penghambat yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Pemalang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian di lapangan, dimulai dengan meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.
Menurut hasil penelitian dalam pensertifikatan massal di Kabupaten Pemalang melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah memenuhi asas pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah yaitu asas sederhana Asas aman, Asas terjangkau, Asas Mutakhir dan Asas terbuka. Dalam pelaksanaan program masih mengalami kendala pada jarak tempuh lokasi untuk dilakukan PTSL yang cukup jauh, terbatasnya juru ukur dan kurangnya antusias masyarakat karena ketidaktahuan program. Untuk meminimalisir penghambat maka perlu sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat serta dilakukan pengecekan kembali oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pemalang.

Kata kunci : Prosedur, Asas, Faktor-Faktor