ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Namun dalam konteks penerapan hak asuh anak yang belum mumayyiz terjadi beberapa kasus yang diberikan kepada ayah. Temuan di atas membuktikan bahwa keberdaan pasal KHI tersebut belum tentu memberikan perlindungan secara mutlak kepada anak. Prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam pemeliharaan hak asuk anak ini adalah kemaslatan dan kemanfaatan bagi anak tanpa memperhatikan hak Ibu atau Ayahnya. Disinilah urgensi penelitian ditemukan yaitu pada level apakah setiap anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya untuk hak asuhnya.
Tujuan penelitian disertasi ini sebagai berikut: 1) Untuk menganalis Penerapan hak asuh anak yang belum mumayyiz saat ini. 2) Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelamahan hak asuh anak yang belum mumayyiz saat ini
3) Untuk menganalisis dan konstruksi hukum hak asuh anak yang belum mumayyiz yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau socio- legal research. paradigma yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, hal tersebut adalah karena mengingat tujuannya adalah merekonstruksi hukum sengketa hak asuh anak setelah perceraian.
Hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Penerapan hak asuh anak yang belum mumayyiz saat ini. Penerapan hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam putusan pengadilan agama sangat relatif bergantung pada kondisi kasus yang ditangani. 2) Kelemahan-Kelemahan hak asuh anak yang belum mumayyiz saat ini. a) Penerapan dan kelemahan KHI dalam peradilan Agama. b) Perkembangan kasus-Kasus dimasyarakat yang belum terdapat dalam KHI. c) Hak Asuh anak belum berbasis keadilan. d) Adanya pasal-pasal KHI khussnya pasal 105 tidak proporsional. 3) Rekonstruksi hak asuh anak yang belum mumayyiz yang berbasis nilai keadilan. Hal ini mengisyaratkan bahwa perlu peninjauan ulang terhadap pasal-pasal tersebut. Lebih jauh peninjauan hukum tersebut untuk mendapatkan keadilan hukum.Rekonstruksi terhadap tentang hak asuh anak dalam KHI pasal 105 bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun diserahkan pada pengadilan agama. Perubahan ini tentunya untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada anak. Bagi anak-anak mempunyai keluarga yang utuh adalah hal yang sangat membahagiakan.

Kata Kunci: Hak asuh anak belum mumayyiz, Nilai keadilan, rekonstruksi hukum