Sitompul, Ibrahim (2018) REKONSTRUKSI KEWENANGAN BANK DALAM MELINDUNGI NASABAH DARI TINDAK KEJAHATAN PERBANKAN YANG BERBASIS KEADILAN DALAM PRESFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text Abstrak.pdf Baca Disini (67kB) | Preview Download (67kB)
Preview	Text babI.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text babVI.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
Preview	Text daftar_pustaka.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
Preview	Text pernyataan_publikasi.pdf Baca Disini (593kB) | Preview Download (593kB)
Preview	Text Daftarisi.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK

Agar nasabah semakin percaya untuk menyimpan uangnya di bank
harus mendapat perlindungan dari tindakan yang dapat merugikan nasabah baik yang dilakukan oleh pengelola bank maupun pihak lain, mengingat perbankan sebagai lembaga yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat, sudah seharusnya bank berusaha memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa bank aman dan mampu merahasiakan keterangan atau informasi
mengenai nasabah dan simpanannya, hal ini sebagaimana amanat Pasal 4 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan : a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat
Berkenaan dengan sanksi pidana terhadap kerahasiaan bank yang dilakukan oleh pihak bank, sesuai Pasal 40 yang sanksi pidananya diatur dalam Pasal 47 ayat (2), menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda
sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Rekonstruksi kewenangan bank dalam melindungi nasabah dari tindak kejahatan perbankan yang berbasis keadilan adalah rekonstruksi terhadap pasal minimal dari sanksi pidana badan bagi pelaku kejahatan kerahasiaan bank, yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan,

Kata Kunci : Rekonstruksi, Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan, Hukum Progresif

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2019 02:06
Last Modified:	30 Apr 2019 02:06
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12146

Actions (login required)

View Item