ABSTRAK

Pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan Mengingat fungsi pajak yang begitu penting, terutama fungsi budgeter, maka perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi rakyat atau masyarakat dalam rangka menunjang kelangsungan pembangunan nasional. Guna menunjang kebijakan di bidang pajak tersebut di atas telah diundangkan beberapa peraturan perundangan di bidang perpajakan dan dalam penegakan dari peraturan-peraturan tersebut dicantumkan ketentuan-ketentuan sanksi pidana. Fungsionalisasi sanksi pidana atau hukum pidana ini merupakan suatu sarana pendukung ditegakkannya peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selama ini bila dicermati aturan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Pajak belum difungsikan dengan baik. Hal ini bisa diketahui dari kasus-kasus yang muncul tidak diterapkan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang pajak. Akibat dari tidak diterapkannya sanksi pidana ini muncul ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, maka melalui penelitian ini penulis ingin mengungkapkan kendala-kendala apa yang menyebabkannya dan bagaimana upaya mengatasinya sehingga terwujud model sanksi pidana yang berbasis nilai keadilan di bidang perpajakan.
Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan formulasi dan aplikasi atau penerapan sanksi pidana di bidang perpajakan, bagaimana kendala-kendala yang muncul dalam aplikasi atau penerapan sanksi pidana, dan bagimana rekonstruksi sanksi pidana di bidang perpajakan yan berbasis nilai keadilan.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mendasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data primer dibutuhkan hanya untuk mendukung atau sekedar memperkuat data sekunder. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan penguraian secara diskriptif dan preskriptif. Hal ini bertolak dari maksud penelitian yang tidak hanya untuk mengungkapkan atau menggambarkan data an sich, melainkan juga mengungkapkan formulasi hukum pidana yang diharapkan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam undang-undang pajak telah dirumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan disertai sanksi pidananya, namun dalam aplikasinya atau penerapannya belum berjalan secara adil, karena apabila tindak pidana dilakukan oleh wajib pajak yang dijerat sanksi pidana hanya pelaku tindak pidana pajak perorangan, sementara pelaku tindak pidana pajak badan atau korporasi belum tersentuh sanksi pidana. Hal ini bisa terjadi karena ada kendala atau hambatan dalam perumusan sanksi pidana dalam undang-undang pajak. Mengingat hal yang demikian, maka perlu direkonstruksi sanksi pidananya dalam undang-undang pajak.

Kunci: Hukum Pajak, Penerapan Sanksi Pidana, Keadilan