REKONSTRUKSI FUNGSI PERS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN

Wibowo, Agus (2018) REKONSTRUKSI FUNGSI PERS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text Abstrak.pdf
Preview	Text babI.pdf
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only
	Text BabIII.pdf Restricted to Registered users only
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only
	Text BabV.pdf Restricted to Registered users only
	Text babVI.pdf Restricted to Registered users only
Preview	Text Cover.pdf
Preview	Text daftar_pustaka.pdf
Preview	Text Daftarisi.pdf
Preview	Text pernyataan_publikasi.pdf

Abstract

ABSTRAK
Salah satu upaya non-penal yang mana mempunyai potensi efek preventif dalam penanggulangan kejahatan korupsi ialah media massa/Pers. Sehingga apabila Pers dimanfaatkan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sudah sesuai dengan kerangka teoretis dalam kebijakan kriminal. Pentingnya Pers dimanfaatkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi karena media massa atau pers mempunyai fungsi yang cukup strategis dalam politik kriminal.
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini. 2) Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia belum adil. 3) Untuk menganalisis rekonstruksi fungsi pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang berbasis nilai keadilan.
Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data akan dianalisis melalui 3 (tiga) kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi.
Hasil penelitian ini, yaitu : 1) Peranan pers atau juga media massa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa Pers Nasional akan melaksanakan peranan sebagai berikut: Untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong mewujudkan supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; Mengembangkan pendapat umum yang berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan juga saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 2) Pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diawasi langsung oleh masyarakat melalui penayangan dan informasi yang di berikan melalui pers/ media masa. Secara tidak langsung dari Undang-undang No 40 Tahun 1999 tersebut pers juga berperan penting dalam penegakan keadilan selama informasi yang di hasilkan dapat memberikan hal positif bagi masyarakat khususnya dalam hal penegakan hukum di Indonesia. 3) Pelaku tindak pidana korupsi juga memiliki nilai keadilan yang mesti di junjung tinggi oleh para penegak hukum di Indonesia. Maka rekonstruksinya berbunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berbunyi : (1) Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, menjaga independensi dan melindungi secara seimbang kepentingan pemerintah dan pelaku korupsi. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berbunyi : (c). Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar serta melindungi kepentingan umum dan tersangka secara seimbang.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Korupsi, Pers, Nilai Keadilan

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2019 02:06
Last Modified:	30 Apr 2019 02:06
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12140

Actions (login required)

View Item