ABSTRAK

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi kreditur jika ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia.
Fokus penelitian yang akan dianalisa pada tesis ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris di Kota Semarang ? serta kelemahan dan solusi terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap akta perjanjian jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris di Kota Semarang.
Perlindungan Hukum Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Di Kota Semarang dapat dlihat dari Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa notaris adalah pejabat umum, berwenang membuat akta, autentik, ditentukan oleh undang-undang. Fidusia memberikan syarat bahwa perlindungan hukum atas benda objek jaminan fidusia muncul setelah didaftarkan secara online dengan bukti sertifikat fidusia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian fidusia antara antara lain adalah, Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Selain itu Kreditur pun dapat dirugikan dengan ketidak pastian jaminan fidusia tersebut diantaranya adalah kemungkinan terjadi tindak pidana penipuan, penggelapan terhadap barang jaminan fidusia selama barang tersebut masih di tangan Debitur. Hal ini akibat lemahnya aturan yang ada dalam UUJF sampai hari ini.
Pada akhirnya dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia sangat berguna untuk melindungi hak kreditur maupun debitur. Sangat diwajibkan bagi kreditur untuk melakukan pendaftaran Fidusia baik secara langsung maupun melalui Notaris guna memberikan kekuatan hukum bagi para pihak. Selain itu kelemahan yang terdapat dalam UUJF harus segera di perbaharui dengan diadakan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini demi memperkuat kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Akta Notaris