ABSTRAK
Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Pasal 1 Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan, “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.
Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 38 s/d Pasal 65 UUJN. Mengenai proses pembatalan akta melalui pengadilan tidaklah mudah karena dalam suatu persidangan diperlukan adanya bukti - bukti, namun dalam Pasal 163 HIR dan 283 Rbg tidak secara tegas mengatur bebab pembuktian ini apakah beban pembuktian ini ada pada penggugat atau tergugat atau keduanya. Hibah diatur dalam KUHPerdata bab X buku III tentang Perikatan
Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan termasuk pada penelitian hukum yuridis empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Deskriptif penelitian ini, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. lokasi penelitiannya dilakukan di Pengadilan Negeri Pekalongan dan Pengadilan Agama Semarang, yang merupakan tempat di mana penulis dapat mengetahui lebih rinci lagi segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.
Metode ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya, dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.
Kata Kunci : Kewenangan Hakim, Notaris, Pembatalan akta Hibah dan Jual Beli