ABSTRAK

Lelang adalah suatu alternatif penjualan aset yang dilaksanakan dengan cara mengundang calon-calon pembeli pada waktu dan tempat tertentudimana penawar tertinggi terakhir secara tertulisdan / atau lisan ditentukan sebagai pemenang.Untuk memenuhi standar yang ditetapkan olehUndang -undang, lelang harus diumumkan secaraluas kepada masyarakat, baik melalui media cetak, elektronik maupun visual.
Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas Obyek Hak Tanggungan Yang Di Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, Bagaimana Hambatan-hambatan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas Obyek Hak Tanggungan Yang Di Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pekalongan dan Bagaimana Solusi Atas Hambatan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas Obyek Hak Tanggungan Yang Di Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pekalongan
Metodologi yang digunakan peneliti adalah pendekatan secara socio-legal research. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan 2 pegawai KPKNL Pekalongan. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang eksekusi yang dilaksanakan di KPKNL Pekalongan sebenarnya sudah ada kepastian hukum apabila dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Berupa risalah lelang dan bantuan eksekusi dari pengadilan. Akan tetapi pada kasus dilapangan ditemukan ketika ada gugatan dari debitur/pihak ke 3 pengadilan agama tidak melakukan pengosongan obyek terlebih dahulu sehingga kurang efektif dan pemenang lelang dirugikan. Dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasar putusan KPKNL Pekalongan terdapat berbagai hambatan yaitu Pihak debitur tidak rela tanah/rumahnya dilelang, biasanya debitur menolak eksekusi dengan berbagai macam alasan, seperti nilai lelang terlalu kecil, merasa tidak melakukan wanprestasi dan lain-lain. Pihak KPKNL Pekalongan perlu ada aturan hukum yang menegaskan kembali perlunya pemuatan janji pengosongan obyek hak tanggungan agar pelaksanaan eksekusi oleh KPKNL dapat berjalan efektif dan memiliki dasar hukum yang jelas, karena selama ini yang diberi wewenang untuk melakukan pengosongan adalah lembaga pengadilan. Pihak KPKNL Pekalongan berusaha untuk memberikan pengertian pada debitur, karena KPKNL tidak pernah menetapkan limit harga. Dalam pelaksanaan lelang limit harga barang jaminan ditentukan oleh pemohon lelang, jadi KPKNL hanya menjalankan saja.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Lelang, Hak Tanggungan