ABSTRAK

Penelitian ini akan mengupas dan membahas agar dapat menganalisis serta dapat mengetahui implementasi terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 di Kota Pekalongan, akibat hukum dan tanggungjawab Notaris di Kota Pekalongan terhadap pelanggaran ketentuan tersebut serta kendala dan solusi atas pelanggaran ketentuan tersebut.
Dalam pembuatan tesis ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, dengan sumber data berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.
Berdasarkan Hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa Notaris di Kota Pekalongan belum mengimplementasikan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Akibat hukum dan tanggung jawab Notaris atas pelanggaran ketentuan tersebut yaitu akta yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan pidana. Kendala implementasi ketentuan tersebut yaitu terlalu banyaknya jumlah pekerjaan dari Notaris, terlalu kecil nilai plafond kredit sehingga menyebabkan rendahnya fee Notaris, dan kurang memahaminya para pihak serta Notaris terhadap ketentuan tersebut. Solusi atas kendala-kendala diatas yaitu Notaris perlu mengukur diri dalam menampung semua pekerjaan, Notaris harus profesional dan jangan membedakan setiap pekerjaan, diberikan pelatihan berkala kepada para Notaris oleh pengawas atau pembina Notaris mengenai pemahaman dan pengetahuan seputar kenotariatan yang menunjang aktivitas jabatannya.

Kata Kunci: implementasi, kewajiban, notaris