ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini adalah terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dalam salah satu ketentuannya memuat mengenai kekayaan desa yang berupa tanah disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa. Sedangkan status tanah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tanah Kasultanan. Oleh karenanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan penjelasan tentang kedudukan tanah desa setelah berlakunya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan mengetahui tentang akibat hukum yang akan timbul berkenaan dengan pemanfaatan tanah Kasultanan terkait tanah desa setelah berlakunya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, apabila dikaitkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder dilakukan dengan carawawancara langsung kepada masyarakat di Kabupaten Sleman Yogyakarta serta Studi Kepustakaan dengan cara mempelajari dan mengutip data dari berbagai dokumen, informasi dari internet dan media cetak tentang tanah desa dan pemanfaatannya. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan mengkaji norma-norma hukum terkait tanah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya tanah Kasultanan Yogyakarta untuk kemudian diadakan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.Diharapkan dapat memberikan, merefleksikan secara jelas, rinci dan sistematis dengan berdasarkan data yang diperoleh.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, maka tanah desa yang berasal dari hak anggaduh dan tanah pengganti yang telah disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa untuk dilakukan peralihan hak menjadi tanah milik Kasultanan. Penetapan Kasultanan sebagai Badan Hukum yang dapat menjadi subyek hak milik atas tanah mengakibatkan adanya perubahan status lembaga Kasultanan menjadi Badan Hukum yang setara dengan Badan Hukum privat.Konsekuensi dari perubahan tersebut mengakibatkan adanya perubahan pengelolaan tanah Kasultanan dan timbulnya beban kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh lembaga Kasultanan dalam rangka pengelolaan tanah Kasultanan.

Kata Kunci : Tanah, Kasultanan, Tanah Desa