ABSTRAK

Hak Tanggungan menjadi suatu kebutuhan penting untuk menjamin dilaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian. Saat ini masih banyak tanah yang hanya memiliki surat berupa letter c desa yang prosedur hingga kekuatan hukumnya belum diatur secara rinci dalam Undang-undang.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan hak tanggungan atas tanah belum bersertipikat (Letter c Desa) dan bagaimana akibat hukum membebankan hak tanggungan atas tanah (Letter c Desa) apabila pemberi kuasa meninggal dunia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait. Teknik analisis yang adalah deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian UUHT memberikan kesempatan bagi pemilik hak atas tanah yang belum bersertipikat untuk menjaminkan hak atas tanahnya dengan hak tanggungan. Pasal 10 ayat (2) UUHT yang menyatakan bahwa apabila objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian hak tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pandaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. Apabila terjadi kredit belum dilunasi dengan agunan tanah yang belum bersertipikat (letter c desa) sedangkan pemberi hak tanggungan telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, maka ada beberapa cara penyelesaian yang dilakukan oleh bank, yaitu jika kredit telah jatuh tempo, maka kredit ditanggung oleh asuransi kredit atau melalui pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan keringanan bunga pinjaman.
Diharapkan pemerintah melalui BPN dapat menyelenggarakan proses pensertipikatan tanah dalam waktu yang relatif singkat sehingga dapat menunjang kegiatan perekonomian masyarakat.

Kata Kunci : Hak Tanggungan, Tanah belum bersertifikat, UUHT, Pemberi Hak Tanggungan Meninggal