ABSTRAK

Polri selaku penegak hukum, mempunyai tugas melakukan penyidikan Tindak pidana korupsi, dengan adanya dana desa yang diterima masing-masing desa dengan tujuan utama dana tersebut untuk kemakmuran masyarakat desa di wilayah Kabupaten Purworejo, akan tetapi ternyata dana desa itu memunculkan korupsi yang dilakukan kepala desa atas dana desa tersebut. Sehingga untuk mencegahnya harus dilakukan penyidikan sesuai , ketentuan perundang -undangan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjawab dan mendeskripsikan rumusan masalah mengenai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa, proses penyidikannya oleh Penyidik Resor Purworejo, dan hambatan dalam melakukan penyidikan serta mencari solusi atas hambatan penyidikan tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitisdengan pendekatan yuridis sosiologis dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya data dianalisa secara kualitatif. penelitian ini penelti menganalisis masalah menggunakan teori keadilan dan teori penegakan hukum.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa karena lemahnya kordinasi, pemahaaman teknis ketidak cukupan sumberdaya manusia, dan tidak adanya infrastruktur pendukung, kurangnya keterlibatan masyarakat, kurangnya kemampuan Sumber daya manusia kepala desa dan perangkat Desa, kurang optimalnya lembaga desa serta, kost politik yang mahal, penyidikan yang dilaksanakan Resor Purworejo telah dibuat unit tipidkor yang telah melaksanakan tugas Penyidikan dengan baik, kendala penyidikan karena jumlah personil dan peralatan yang terbatas dan sumber daya manusia, Saksi yang tidak koperatif selain itu lamanya tenaga tehnis dan auditor untuk menghitung kerugian keuangan Negara sedangkan untuk penetapan harus ada kerugian negara dahuu. Untuk mengatasinya dilaksanakan pelatihaan dan mengadakan sarana parasana untuk penyidikan, untuk agar penyidikan lebih maksimal perlunya kordinasi dengan penegak hukum lainya, serta kordinasikan dengan team tekis dan auditor sehingga LHP segera selesai dan perkara dapat disidik dengan cepat tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Korups, Dana Desa (PTPK).